Articles
<![CDATA[Legal Reasoning Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ]]>
<![CDATA[Nurma Khusna Khanifa]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 1 No 01 (2015): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v1i01.1104
<![CDATA[Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai bentuk kepastian hukum dalam Putusan MK Nomor 93/PUUX/2012 yang diketuk pada tanggal 29 Agustus 2013 lalu memang telah mnyelesaikan problem dualisme penyelesaian sengketa secara litigasi di Peradilan Agama sebagai babak baru penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Setelah adanya permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Dadang Achmad sebagai penafsiran terhadap supreme of law yaitu salah satunya adalah kepastian hukum, rechtstaat adalah kepastian hukum. Ekonomi syariah di Peradilan Agama adalah merupakan bentuk dari implementasi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, maka negara mempunyai kewajiban melindungi hak-hak hukum bagi setiap warga negaranya.]]>
<![CDATA[Tindak Lanjut BPJS Haram Melalui Reorganisasi Jaminan Sosial Kesehatan Berbasis Syirkah Ta’âwun ]]>
<![CDATA[Nurma Khusna Khanifa]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 1 No 02 (2015): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v1i02.1115
<![CDATA[MUI hanya menyebut BPJS tidak sesuai syariah. Masyarakat diminta tetap mendaftar dan melanjutkan kepesertaan dalam program BPJS Kesehatan. Solusi terbaik menghadirkan program baru yang sesuai dengan syariat Islam. Jaminan sosial tersebut boleh diterapkan dengan memegang prinsip syirkah ta’âwuniyah (perkumpulan yang saling tolong menolong). Pembentukan BPJS berbasis syariah haruslah dibentuk dari unsur BPJS, Majelis Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Dengan demikian BPJS syariah bisa terwujud dan menjadi solusi polemik yang ada dimasyarakat.]]>
<![CDATA[Ganti Rugi Akibat Mal-Praktek Kelalaian Medik: Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Nurma Khusna Khanifa]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 2 No 01 (2016): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v2i01.1125
<![CDATA[Negligence istilah dalam kedokteran, begitu juga istilah dalam mal-praktek (medical malpractice). Permasalahan timbul akibat hubungan kurang baik antara pasien dengan petugas kesehatan atas dasar mutual understanding, mutual trust dan mutual respect. Dasar inilah yang disebut sebagai perjanjian yang menimbukkan ganti rugi atau wan-prestasi salah satu pihak. Hukum di Indonesia mengatur sendiri mengenai mal-praktek dalam medical law, akan tetapi mengikuti aturan hukum perdata. Sedang hukum Islam pedoman way of life mengharuskan proteksi.]]>
<![CDATA[Konstitusi Agraria Upaya Reforma Agraria Melalui Program LARASITA Pensertipikatan Hak Milik Atas Tanah ]]>
<![CDATA[Nurma Khusna Khanifa]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 2 No 02 (2016): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v2i02.1132
<![CDATA[One proactive services implemented by BPN in an effort to make it easy for people to land services in obtaininga land certificate program LARASITA (People Services For Land Certificate). BPN services contained within LARASITA in actual field program carried out by the District Land Office or City. LARASITA program is asympathetic effort to serve people whowant to make a land certificate. LARASITA is an innovative policies that depart from the fulfillment of the necessary sense of justice, and is expected to be considered by the public. LARASITA built and developed to make real mandate of Article 33 paragraph (3) of the Constitution of 1945, the Basic Agrarian Law, as well as all laws and regulations in land and keagrariaan. Development LARASITA depart from the will and motivation to bring the Indonesian National Land Agency (BPN RI) with thecommunity, as well as changing the paradigm of implementing the duties and functions of BPN RI waiting oractive or passive to proactive, go to the people directly.]]>
<![CDATA[E Government Front Office Mobile Land Service sebagai Integrasi Sertifikat Mencapai Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Nurma Khusna Khanifa]]>;
<![CDATA[Ika Setyorini]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 3 No 02 (2017): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v3i02.1157
<![CDATA[Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah muncul di tahun 2008 merupakan program Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kegiatan tersebut bertujuan sebagai reformasi birokrasi pertanahan di Indonesia. Secara khusus di Wonosobo juga memiliki layanan Mobile land service mulai tahun 2009. Hingga tahun 2016 di Wonosobo sendiri kegiatan tersebut masih menjadi target BPN menertibkan administrasi pertanahan di daerah. Wujud kepedulian pemerintah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pendaftara tanah. Program jemput bola menjadi slogan mobile land service. Kegiatan tertib administrasi melalui gerakan pendaftaran tanah massal menjadi jargon BPN Wonosobo. Pelaksaanan e government melalui sistem pengintegrasian (front office) petugas lapangan mobile land service dengan petugas di kantor Pertanahan Wonosobo.]]>
<![CDATA[Jarîmah Zina sebagai Kontribusi Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia ]]>
<![CDATA[Amini Mahfuzoh]]>;
<![CDATA[Nurma Khusna Khanifa]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 4 No 01 (2018): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v4i01.1162
<![CDATA[Kaedah hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini terdapat tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum ini sangatlah tidak mendukung adanya perzinaan. Konsep zina diIndonesia dalam pasal 284 KUHP jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan konsep zina dalam pandangan hokum Islam. Oleh karena itu, norma agama dalam hal ini hukum Islam pantas menjadi sumber pembentukan hukum nasional, karena nilainya yang bersifat universal, dan tidak ditemukan adanya perbedaan, maupun pertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.]]>
<![CDATA[Islamic Enterpreneurship sebagai Pondasi Home Industry Mewujudkan One Village One Product Bingkai Hukum Bisnis Syari’ah ]]>
<![CDATA[Ainun Khabib]]>;
<![CDATA[Nurma Khusna Khanifa]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 4 No 02 (2018): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v4i02.1174
<![CDATA[Pada dasarnya mental enterpreneurship inheren dengan jiwa umat Islam. Firman Allah pun menganjurkan untuk menjalankan entrepreneurship dalam rangka mencari kesuksesan tersirat dalam QS. Al Jumu’ah Ayat 10. Dalam ayat tersebut terdapat dua kata kunci yaitu bertebaranlah dan carilah. Tidak heran dari semangat Islam tersebut bermunculan jiwa wirausaha dikalangan home industry. Penguatan home industry melalui program one village one product pengolahan carica. Carica bagian dari indikasi geografis yang dimiliki Kabupaten Wonosobo. Dari sinilah entrepreneurship hadir melalui konsep keIslaman dengan berbagai aturan yang dibingkai dalam hukum bisnis syari’ah. Artinya bahwa berbisnis mengembangkan home industry melalui jiwa enterpreneuship Islami yang mengacu pada aturan hukum-hukum Islam.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Investor Bagi Pemegang Sukuk Ritel Terhadap Risiko Gagal Bayar ]]>
<![CDATA[Amini Mahfuzoh]]>;
<![CDATA[Nurma Khusna Khanifa]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 5 No 01 (2019): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v5i01.1187
<![CDATA[Salah satu risiko dalam perspektif syariah ialah mengisyaratkan bahwa tujuan dari suatu transaksi ekonomi yang normal adalah untuk menciptakan nilai tambah, bukan untuk menanggung risiko, sehingga risiko bukan merupakan suatu yang menjadi keinginan dari suatu transaksi keuangan dan investasi. Dibalik kelebihan Sukuk Ritel masih terdapat risiko yang perlu diperhatikan investor. Oleh karena ituperanan Undang-Undang sebagai landasan hukum dan regulasi tidak bisa ditawar tawar.Ekonomi syariah sebagai praktek yang hidup di tengah masyarakat harus dipayungi oleh hukum sebagai upaya menciptakan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan dan menciptakan stabilitas di tengah masyarakat. Tidak heran jika sukuk ritel juga memiliki risiko salah satunya gagal bayar. Walaupun hal itu nyaris tidak ada gagal bayar. Namun perlu ditingkatkan dalam pengaturan perlindungan hukum investor sebagai antisipasi keberlanjutan seri sukuk ritel.]]>
<![CDATA[Implementasi Qawâ’id Fiqhiyyah Pada Perbankan Syari’ah Melalui Sistem Landing Akad Qarḍ ]]>
<![CDATA[Nurma Khusna Khanifa]]>;
<![CDATA[Handoyo Handoyo]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 5 No 02 (2019): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v5i02.1195
<![CDATA[Sumber hukum Islam selain berasal dari Qur’an dan Hadits terdapat ijmâ’, qiyâs, istiḣsân, maṣlaḣah mursalah, istiṣhâb, ‘urf, syar’u man qablana, sadd aż-żarî’ah. Ada landasan yang tidak kalah penting yaitu qawâ’id fiqhiyyah yang berfungsi sebagia dasar pembentukan hukum. Hal ini dikarenakan jumlah ayat Al-Qur`an yang mebicarakan bab mu’âmalah mâliyyah sangat terbatas hanya 70 ayat. Sementara masalah kontemporer berkenaan dengan mu’âmalah mâliyyah tersebut berkembang dan semakin kompleks. Sehingga dibutuhkan kaidah fiqh (qawa’adfiqhiyyah). Salah satu penggunaan qawâ’id fiqhiyyah ialah akad qard di perbankan syari’ah. Tersirat dalam fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Jika ditarik kesimpulan dari berbagai kaidah qawâ’id fiqhiyyah maka implementasi dalam perbankan syari’ah dikenal dengan produk qarḍu al-ḣasan. Di mana terdapat ‘aqd taṭawwu’i atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.]]>
<![CDATA[Zakat dan Paradigma Pemberdayaan Ekonomi Umat ]]>
<![CDATA[Handoyo Handoyo]]>;
<![CDATA[Nurma Khusna Khanifa]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 6 No 01 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v6i01.1260
<![CDATA[Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang pelaksanaannya didasarkan pada syariat. Selain sebagai sebuah ritual ibadah, zakat juga merupakan ibadah sosial dan memiliki dimensi spiritual dan dimensi sosial. Dimana dimensi spritual, zakat dapat membersihkan atau mensucikan jiwa pemilik harta dari sifat tama’, syirik, kikir, dan bakhil. Kemudian dimensi yang bersifat sosial, zakat dapat dipergunakan sebagai sarana pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi umat. Zakat sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat dapat digali potensinya agar dapat berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan umat. Sehingga, implementasinya dapat memberi keselarasan dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia.]]>
